RAKYAT DICEDERAI PEMERINTAH DENGAN ADANYA DWIFUNGSI JENDRAL POLRI SEBAGAI PJ GUBENUR JAWA BARAT

RAKYAT DI TIPU PEMERINTAH ATAS DWIFUNGSI  JENDRAL POLRI SEBAGAI PJ GUBENUR JAWA BARAT

Oleh : Ahmad Al Imron (Fadli Zon)

            Kertosono-Gading,  Pelantikan Komjen M.Irawan sebagai pejabat gubenur (PJ) jawa barat oleh mentri dalam negri (Mendagri) hari ini, senin 18 juni 2018, telah menjatuhkan kredebilitas Pemerintahan dan melukai serta mencederai hati rakyat Indonesia.

            Masalah ini pernah menjadi kontrioversi sejak januari hingga Februari 2018. Menanggapi kritik dari masyarakat luas,pemerintah baik KEMENDAGRI, polri dan Menko Polhukham pada 20 februari 2018 akhirnya menyatakan usaha tersebut ditarik atau dibatalkan. Selain mencederai semnagat reformasi, memang tidak adalasan menjadikan perwira polisi dijadikan sebagai Pj Gubenur jawa barat. Masih banyak pejabat lain yang bisa menduduki kursi jabatan dilingkun Kemendagri.

            Namun, pelantikan Komjen M. Irawan menjadi PJ gubenur jawa barat hari ini menjadi bukti bahawasanya semua pernyataan dari pemerintah tidak bisa dipercayai (Pemerintah Tukang Bohong), pemerintah bisa dikatakan telah melakukan suatu kebohongan public alias menipu rakyat.

            Alasn dirjen otonomi daerah menyatakan bahawasanya komjen M. irawan kini bukan lagi perwira aktif dilingkungan mabes polri, karena yang bersangkutan hario ini menjabat sebagai sestama lenhamas, adalah sebuah alasan yang mengada-ada, pasalnya itu hanya mengkonfirmasi sejak awal yang bersangkutan  memang sudah harus diplot jadi Pj gubenur jawa barat. Sehingga mutasi dari mabes polri ke Lemhamas pada maret silam hanya dilakukan untuk memuluskan suatu rencana  kemendagri saja.

            Tetap yang ditunjuk nama yang bersangkutan  tentu saja memunculkan pertanyaan. Kenapa pemerintah pemerintah begitu ngotot menjadikan M. irawan sebagai Pj Gubenur jawa barat,  sehinggaq pemerintah lupa diri jikalau dirinya menjilat ludah kembali, apa motifnya ? dulu alesanya karana rawan politik tapi pada realitnya Pilkada jawa barat aman-aman saja.

            Sesuai data yang mencatat setidaknya ada tiga persoalan dari pelantikan Pj gubenur jawa barat hari ini, pertama, pelantikan ini telah menjatuhkan Kreadebiltas pemerintahan. Dulu rezim menyebutkan usulan ini hanyalah isu saja, Mendagri dan kapolri juga sudah menarik usulan tersebut. Menko Polhukham Juga sudah mengkalrifikasikan Pembatalan usulan tersebut. Tiba tiba hari ini malah dilantik. Masayarkat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong? Kedepan, sulit bagi public untuk gampang mempercayai pernyataan dari pemerintah. Apa yang dikatakan lain degan apa yang dilakukan.

            Kedua, keputusan tersebut akan menimbulkan indepensi polri kian dipertanyakan,  baik untuk kontek pilkada jawa barat dan pilkada lainyya, termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang kita jalani tahun ini dan  tahun depan. Kita bisa mendengar laporan-laporan dari berbagai daerah dari tidak netralnya oknum-oknum aparat tertentu. Kita yakin pasti masih banyak sikap polri yang tidak netral bekerja dijalan konstitusi untuk menjaga demokrasi kita, namun pelajaran dari pilkada DKI lalu masih sanagat membekas bagaimana ada oknum yang sengaja berpihak pada calon tertentu. Ini merugikan bagi intitusi polri  yang merupakan intitusi milik kita bersama.

            Ketiga, kengototan ini pasti mincing lahirnya spekulasi ditengah masyrakat. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Sebab, dulu saat masalah ini menjadi kontroversi , perwira polri diajukan sebagai Pj Gubenur karna dianggap Pilkada jawa barat dikira rawan, penilaian tersebut terbukti tidak valid, telah dibantah oleh data kemendagri dan polri sendiri. Jawa barat bukan merupakan daerah zona merah pilkada. Bahkan sejauh ini proses pilkada  berjalan sangat lanjar dan aman. Langkah pemerintah yang tak mau dikoreksi semacam inilah yang justru  bisa memanaskan dan meresahkan masyarakat jawa barat. Keputusan ini bisa menodai pilkada dijawa barat.

Hal-hal semacam ini perlu dikoreksi, jangan sampai pemerintah ini berjalan secara buta dan tuli, mengabaikan kritik dan control masyarakat. Pemerintah harus dan jangan menipu rakyat.

Ini Rezim Apa, Kok Bisa Utang BUMN Berdarah-Darah Terhadap APBN

   INI REZIM APA, KOK BISA UTANG BUMN MEREMBET TERHADAP APBN

Oleh : Ahmad Al Imron (Dr. Fadli Zon, S.s., M.sc – Wakil Ketua DPR RI) 

            SAYA menyoroti persoalan melonjaknya utang BUMN hingga Rp.13.000 triliun dalam empat tahun terahir ini. Menurut Saya, BUMN kita sedang berada diambang Krisis Utang yang serius. Untuk meyeimbangkan neraca keungan, Sejumlah BUMN, terutama yang bergerak dibidang energy dan inflastruktur,  terancam harus menghentikan investasi untuk lima tahun kedepan.

            Satu persatu masalah yang ditanam oleh rezim yang berkuasa saat ini mulai meletus menjadi ancaman.  Semua Ahli oposisi dari pemerintahan sudah mengingatkan dari awal bahwa pembangunan inflastuktur yang dilakukan saat perekonomian sedang lesu dan negara tak punya uang  sangatlah berbahaya. Tapi presiden berdalih bahwea pembangunan inflastuktur tak akan membebani APBN.

            Kini kita bisa melihat bersama-sama bahwa dalih tersebut tidaklah benar. Pada kenyataan pembangunan tadi telah dibiayai BUMN yang resikonya pasti akan kembali lagi ke APBN.

            Sebagai gambaran saat ini total uatang BUMN Rp. 4,825 T,  atau  naik rp.1,337t dibandingkan catatan  utang tahun 2014 yang sebesar rp 3.488 t. kalau kita perhatikan data-data tentang utang Indonesia, lonjakan utang sector public terjadi pada tahun 2014 terutama disebabkan lonjakan utang BUMN.

            Ada dua masalah fatal yang terkait pada utang BUMN tersebut. Pertama, sebagian besar utang itu merupakan utang jangka pendek. ini sangat berbahaya sebab situasi perekonomian global maupun domestic, sedaang mengalami kontraksi. Kedua  dari data yang telah dipublis didalam media nasional sekitaran 60% utang berbentuk  valuta asing yang sangat rentang terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah melemah, Maka BUMN maka semakin berdarah-darah.

            Meski total asset BUMN naik menjadi Rp. 7,22 t pada ahir 2017. Dengan angkla utang Rp. 4,825 t, rasio utang BUMN sudah mencapai 67% asset. Ini sudah lampui merah sebenarnya. Celakanya, dalam kondisi semacam itu, kementrian BUMN masih menargetkan menambah utang hingga Rp.5,253 t sepanjang tahun ini.

            Coba kita bayangkan, dalam tiga tahun terahir sejak tahun 2014, semua BUMN karyanya hanya utang yang terus menaik hingga 100%,  bahkan ada yang lebih dari 600%. Ini kekeliruan kebijakan. PT Waskita Karya Tbk misalnya, utangnya meroket hinnga 669%. Dari sudut pandang manapun kenaikan ini tidak lah sehat dan sedang sakit.

            Tidak heran, standar & Poo’rs Global Ratings member kartu kuning kepada BUMN kita. Neraca BUMN kita terus semaki8n memburuk sesudah terlibat dalam berbagai Proyek inflastuktur pemerintah. BUMN, terutama yang berada disektor kelistrikan dan konstruksi, telah mencetak utrang yang sangat besar. Hal ini telah menyebabkan neraca perseroan jadi bernanah-nanah.

            Akibat perencanaan pemerintah yang sangat ceroboh, kita pada saat ini telah masuk pada jebakaan utang yang sangat berbahaya. Masyarakat tidak boleh lupa, seluruh krisis ekonomi yang terjadi  selalu terkait dengan utang. Krisis pada thun 1997-1998, misalnya, terjadi akibat akumulasi utang yang terjadi pasca liberalisasi sector keungan pada decade 1980 an, disebabkan ekpansi fiskal dan akumulasi utang pemerintah yang berlebihan.

             Bagaimana pemerintah mengatasi Utang BUMN ini ?  dengan Penyertaan Modal Negara (PMN). Dari mana pemerintah memberikan uang terhadap PMN ? dari menambah utang pemerintah ? ini kan yang terjadi seperti lingkaran setan, karena ujung-ujungnya tetap kembali kepada APBN. Itu sebabnya, saat presiden dulu mengklaim bahwa pembangunan inflastuktur tidak akan membebani APBN, sejak awal kami mahasiswa menganggapnya semua omong kosong. Sudah jelas semua itu sudah mengarah dan membebani terhadap APBN.