Kraksaan 22 September 2018. Permintaan Presiden Jokowi terhadap TNI
dan Polri, untuk menjelaskan tentang capain pemerintah terhadap kinerjanya
kepada masyarakat, dapat mengancam netralitas terhadap politik anggota TNI dan
Polri. Permintaan tersebuit disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sambutan
kepada siswa Sesko TNI dan peserta sespimti polri di istana negara . pasalnya,
selain melanggar UU yang mengatur tugas pokok TNI dan Polri, permintaan
presiden jokowi sangat potensial menarik kembali TNI/Polri masuk pad pusaran
politik praktis. Kami kira sikap presiden itu sangat buruk bagi keberlangsungan
pesta demokrasi di tanah air dan sangat merugikan.
Kami menilai permintaan presiden jokowi didepan anggota TNI/polri
untuk mensosialisasika kinerja pemerintah , jelas pernyataan yang sangat
bahaya. Sangat poltisi, tidak proporsional. Seharusnya presiden sinsetif,
pernyataan tersebut tak hanya akan melukai proses pemilu akan tetapi bisa
merobohkan demokrasi nasional.
Ada dua landasan yang sangat mendasar yang bisa digaris bawahi,
pertama, permintaan tersebut melanggar UU TNI No.34/2004, pasal 39 ayat 2 dan
UU Polri no 2/2002, pasal 28 ayat 1, menyebutkan “ Kepolisian Negara Kesatuan
Republic Indonesia harus bersikap netral dalam
kehidupan politik dan tidak
melibatkan diri terhadap politik praktis”.
Jadi regulasi kenetralan TNI/Polri sangat kuat dan dikuatkan oleh
UU, yang juga penting dicatat, mensosialisasikan kinerja pemerintah jelas bukan
tugasnya. Angota TNI/polri tidak dipersiapkan untuk kerjaan tersebut. Menurut
UU, tugas pokok TNI/polri iyalah meneagakkan kedaulatan negara, mempertahankan
keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari
segala ancaman dan gangguan.
Semestinya presiden harusnya semakin menegaskan jaminan netralitas
jaminan TNI dan Polri di tahun pemilu ini. Bukan justru menarik-narik TNI dan
Polri pada pusaran poltik praktis, ini sama halnya mengajak tidak professional.
TNI dan Polri harus tetap menjaga netralitasnya. Sebab politik TNI
dan Polri adalah politik kebangsaan. Politik yang berpihak pada kepentingan
bagsa dan negara. bukanpolitik kepada orang-perorang lebih-lebih penguasa yang juga menjadi bakal calon presiden 2019
nantinya, kami meminta presiden harus meralat pernyataanya dan TNI/Polri harus
netral dan kenetralan TNI/Polri adalah harga Juang kemerdekaan bangsa.
Oleh : Ahmad Al Imron – Fadli Zone
Tidak ada komentar:
Posting Komentar