Oleh : Ahmad Al Imron (Fadli Zone-Wakil Ketua DPR RI)
Kita memang pantas khawatir, nilai
tukar rupiah terus mengalami penurunan meski Bank Indonesia melakukan
intervensi pasar. Kita tidak bisa terus menerus mmenguras cadangan devisa untuk
menolong rupiah.
Sejak February lalu kita sudah menghabiskan
US$122,9 miliar, padahal February lalu jumlahnya masih US$131,98 M. artinya,
pemerintah dan otoritas menoneter segera mencari jalan keluar lain untuk
mengatasi krisis nilai tukar tersebut, tidak bisa terus menerus melakukan cara
konvensional untuk mengintervensi pasar.
.
Jumlah utang kita
dalam bentuk valas ekuivalen dengan US$109,6 m. sehingga tiap kali nilai tukar
rupiah terdepresiasi Rp100, maka jumlah kita akan naik lebih dari 10 Triliun.
Semakin besar depresiasinya, jumlah nominal yang kita bayar juga menjadi
semakin besar.
Itu baru bab utang
pemerintah, belum lagi jika kita bahas mengenai utang disektor public secara
keseluruhan yang mencapaui Rp.9.000 T. atau juga ingin mengikutkan jumlah
hutang swasta yang mencapai Rp. 2,51,7 T pada bulan February 2018. Besar sekali
resiko yang bisa kita terima akibat depresiasi nilai tukar ini. Pada saat
krisis 1997/1998, kita banyak sekali kehilangan asset strategis akibat dari
krisis utang negara ini.
Jadi, ditengah
depreasiasi rupiah yang terjadi secara terus menerus, pemerintah tidak lagi
bisa berdalih jika utang kita pada saat ini berada dilevel yang aman. Dalih itu
akan membohongi diri sendiri. Apalagi jika ada yang mengatakan penyesuain Normal,
mesti orang-orang itu tidak bertanggung jawab. Jika nilai tukar rupiah tembus
sampai dari 14,500, udah saatnya kita akan menyambut, merefles ulang akan
datangnya krisis ekonomi, malah sekrang ini bisa dikatakan awal dari krisis.
Meski indicator
perekonomian tidak menunjukan gejala membaik, kita belum mendengar pemerintah
menjelaskan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi.
Pemerintah malah sibuk mengurusi pesta menjamu IMF dan Bank dunia di Bali.
Sungguh ironis, saat Kurs mengelucur disekitaran Rp.15 rb, dan proyeksi
pertumbuhan ekonomi bisa jatuh ke angka 5%, deficit APBN menyentuh limit 3%,
pemerintah malah sibuk menyiapkan jamuan bagi 15rb orang yang memboroskan
anggaran hingga Rp 850 m itu. Di tengah jargon revolusi mental, sikap pemerintah
semacam ini justru memperlihatkan mental seorang inlander.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar