 |
| Sumber foto Ig @jokowi |
Oleh : Ahmad Al Imron (Mahasiswa FEBI Inzah Genggong)
Sepanjang tahun 2018 pemerintahan
Joko Widodo masih saja focus pada pembangunan inflastuktur, namun abai
memperhatikan nasib petanji dan nelayan yang menggeluti sector primer, yaitu
pertanian dan perikanan.
Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang
tahun 2017 kami catat stagnan, NTP subsector tanaman pangan dan subsector
perkebunan angkanya dibawah 100, menunjukan hasil yang diperoleh dari kedua subsector
tak impas dengan biaya hidup mereka, artinya, karena dibawah titik impas ,
mereka masih jauh sdari kata sejahtera. Lebih parah lagi dalam satu tahun
terahir angka kermiskinan semakin memburuk. Pada periode maret September 2016
hingga maret 2017, indeks kedalaman
kemiskinan dan keparahan kemiskinan tercatat mengalami kenaikan, indeks
kedalaman kemiskinan pada September 2016 adalah 1,74 pada maret 2017, angkanya
naik menjadi 1,83. Demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan naik dari
semula 0,44 kemudian menjadi 0,48 ini adalah suatu keprihatinan bangsa kita.
Jika kita mengaca pada teori
pembangunan, keberhasilan pembangunan di indikatori oleh tiga factor, yaitu
kemiskinan, penganguran dan ketertimpangan. Jadi, ukuran keberhasilan
pembangunan bukan diukur dari berapa kilometer jalan tol yang sudah dibangun,
akan tetapi berapa jumlah orang miskin yang udah hidup lebih sejahtera. Meski diklaim
jumlah kemiskinan berkurangpada tahun 2014 akan tetapi tidak jauh beda pada
tahun 2017. Secara agregat jumlah memang berkurang sedikit, tapi itu merujuk
pada kedalaman indeks kemiskinan, dalam tiga tahun ini jumlah kemiskinan
bertambah semakin buruk kehidupannya, apakah ini yang disebut dengan
keberhasilan ?.
Pemrintah disini harus bisa merubah
haluan dari beriontasi fisik menjadi beriontasi manusia, inilah yang disebut
dengan “People centred Devolepment”. Maka dari ini mungkinkah pemerintah
harus memikirkan lebih panjang tentang inflastuktur yang telah dibangun. Contoh
adalah dibidang kemaritiman dan perikanan. Memberangus “illegal fishing”
adalah penting. Namun memberangus kemiskinan pelayan adalah salah satu hal yang
bisa dikatakan sangat fardu ain bagi pemerintah. Itu menyoal tentang nelayan.
Selanjutnya dalam bidang pertanian,
sepanjang tahun 2017 pemerintah belum mampu menunaikan janji-jani dan
targetannya. Padahal tahun ini pemerintah manrgetkan swasembada Pajale (Padi,
jagung dan kedelai) namun spanjang
januari hingga September 2017 , kita masih mengimpor beras, jagung belum lagi
impor-impor illegal lainya yang biasanya sdah terjadi, bahkan kita masih impor
65% dari kebutahan kedelai nasional. Jangankan tercapai melainkan pemerintah
masih merevisi targetannya. Hello apakah ini yang dikatakan sebuah
keberhasilan?, masih tingginya tingkat impor pangan kita tetu saja hal ini
sangat aneh dinegara kiat, karena selalu ada mentri pertanian yang selalu
menyebutkan terjadinya penigkatan produksi pangan diberbagai jenis komoditas. Itu
artinya, data keberhasilan yang dikalaim pemerintah masih perlu diperiksa
keshahihanya.
Lebih ironisnya lagi, konflik
agraris justru meningkat drastic. Selama tiga tahun terahir menurut data KPA
(Konsorsium Pembaruan Agraria), terjadi sebanyak 1,361 konflik agrarian, dari
jumlah tersebut, 659 konflik agrarian terjadi pada tahun 2017. Disbanding tahun
2016 , konflik agrarian pada tahun 2017 meningkat hingga 50%, semoga catatan
buruk ini tidak terjadi lagi pada tahun 2018.
Sekali lagi kami sebagai mahasiswa Indonesia
mengigatkan kepada pimpinan kami, bahwa keberhasilan pembangunan itu bukan
terletak pada pembangunan berobu-ribu jalan tol akan tetapi keberhasilan
pembangunanitu diukur dari kesejahteraan semua elemn masyarakat Indonesia khususnya
Petani, Nelayan dan rakyat kecil disluruh Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar