EKONOMI BERDASI VS BERNASI

EKONOMI BERDASI VERSUS EKONOMI BERNASI

Oleh : Ahmad Al Imron & Dwi Yuniana- Iain Tulungagung (Inisiatif Dari Masayarakat Kota Kraksaan)

Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Upaya serius pemerintah untuk mengatasi kemiskinan sudah dilakukan sejak era Orde Baru. Hasilnya, selama periode 1976-1996 (Repelita II - V), tingkat kemiskinan di Indonesia menurun secara drastis; dari 40% di awal Repelita II menjadi "hanya" 11% pada awal Repelita V (Mubyarto,2003). Catatan gemilang tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan bangsa Indonesia dalam melaksanakan berbagai program pembangunan ekonomi. Selama tiga dekade pembangunan tersebut, ekonomi Indonesia rata-rata tumbuh di atas 7 persen tiap tahunnya. Keberhasilan Indonesia

 dalam melakukan pembangunan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan ini kemudian mendapat banyak pujian dari masyarakat dunia. Misalnya Laporan World Bank (1993) yang bertajuk : "The East Asian Miracle", yang menempatkan Indonesia menjadi salah satu macan Asia dalam daftar "The High Performing Asian Economies (HPAEs)" sejajar dengan Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Sayangnya, tidak lama setelah World Bank mempublikasikan laporannya, krisis ekonomi kemudian melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Krisis ini pada awalnya hanya merupakan persoalan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat atau krisis moneter (krismon) saja, karena dipicu oleh kejatuhan mata uang Thailand, Bath. Tanpa diduga, krismon yang sulit dikendalikan oleh pemerintah kemudian memicu munculnyu politik yang ditandai dengan kejatuhan regim Orde Baru. Seperti bola salju, krisis ini kemudian membesar dan menjadi pencetus munculnya krisis-krisis yang lain. Singkat kata, krismon kemudian berubah menjadi krisis total (kristal) yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Hantaman badai krisis tersebut kemudian menyebabkan Indonesia benar-benar jatuh dalam titik nadir, dari negara yang memiliki prestasi pembangunan yang penuh keajaiban menjadi negara yang membutuhkan keajaiban untuk dapat keluar dari krisis. Judul buku Garnaut dan Mcleod (1998): "East Asia in Crisis: From Being a Miracle to Needing One" kiranya sangat tepat untuk menggambarkan kondisi Indonesia tersebut.

Krisis multi dimensi tersebut menyebabkan Indonesia sulit keluar dari krisis. ]ika negara-negara Asia Tenggara, misalnya, Malaysia, Thailand, dan Singapura, telah berhasil memulihkan momentum pembangunan ekonomi mereka seperti kondisi sebelum krisis, sampai saat ini, Indonesia bahkan masih belum mampu keluar dari lilitan krisis. Sebagai akibatnya, berbagai program anti kemiskinan yang selama ini diprakarsai oleh pemerintahan Orde Baru menjadi tidak terurus dengan baik. Dampak yang ditimbulkan dari kondisi yang demikian adalah meroketnya kembali angka kemiskinan di Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Namun dalam hal kualitas SDM, pada kenyataan nya Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara tetangga. Inilah yang menyebabkan Indonesia belum mampu mengolah kekayaan alamnya secara mandiri. Tak hanya masalah kualitas SDM nya yang rendah, negara-negara berkembang seperti Indonesia umumnya juga memiliki masalah tentang pertumbuhan penduduk, pengangguran, kesenjangan sosial ekonomi, minimnya lapangan pekerjaan dan banyaknya pemukiman kumuh. Namun dari sekian banyak masalah yang dihadapi Indonesia, kesenjangan sosial ekonomi lah yang sampai saat ini membuat keadaan Indonesia begitu sangat memprihatinkan.

Kesenjangan berarti ketimpangan atau ketidaksesuaian. Kesenjangan juga dapat diartikan sebagai adanya jarak pemisah antara satu hal dengan hal yang lainnya. Kesenjangan ekonomi berarti adanya jarak atau ketimpangan antara si kaya dan si miskin karena adanya perbedaan pendapatan yang sangat jauh. Masalah ini biasa terjadi pada negara dengan pendapatan menengah, salah satunya Indonesia. Sayangnya, saat ini pemerintah seolah sulit untuk mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hal ini dikarenakan kesenjangan yang ada seolah dimanfaatkan untuk kegiatan politik agar masyarakat simpatik terhadap tokoh atau partai politik tertentu. Ketimpangan sosial ini harus diperhatikan karena akan berdampak langsung kepada masyarakat. Tingginya perbedaan pendapatan antara si kaya dan si miskin juga dapat disebabkan karena adanya perbedaan tingkat pendidikan dan jumlah kesempatan kerja yang tidak sama. Selain itu, kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia turut menjadi salah satu penyebab kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Kebanyakan perusahaan atau lapangan pekerjaan yang ada lebih mengutamakan orang yang memiliki pendidikan tinggi serta pengalaman kerja. Sementara yang kita ketahui bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Disinilah peran pemerintah terutama Kementrian Pendidikan untuk mengatasi kurang meratanya pendidikan di Indonesia. Biaya pendidikan yang sangat tinggi juga turut menjadi kendala kurang meratanya pendidikan di Indonesia.

Kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin dapat kita lihat secara nyata di kota-kota yang umumnya masih tergolong daerah terpencil. Banyak bangunan liar dan kumuh yang berdiri berdampingan dengan gedung-gedung bertingkat. Miris sekali, jika harus membayangkan hidup serba kekurangan ditengah gegap gempitnya kehidupan ibukota. Keberadaan kaum urbanisasi yang tidak terurus ini justru akan menambah daftar masalah sosial ekonomi yang bahkan sampai saat ini belum terselesaikan.

Indikasi ketimpangan yang terdapat di wilayah khusus nya Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari perbedaan potensi sumber daya yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti topografi, geologi, hidrologi, klimatologi serta ketersediaan infrastruktur penunjang kesejahteraan masyarakat. Adanya tujuan investasi modal yang hanya ada pada daerah tertentu yang memiliki sumber daya alam ataupun sumber daya manusia serta infrastruktur yang memadai seperti kabupaten Banyuwangi pada sektor pertanian, kabupaten Gresik pada sektor industri, kabupaten Malang pada sektor pariwisata, serta kota Surabaya dan kota Kediri pada sektor perdagangan dan jasa. Berdasarkan data-data dari Jawa Timur pada tahun 2010, terdapat wilayah yang memiliki sektor unggulan dalam sektor industri namun minim akan produksi hasil pertanian seperti kabupaten Gresik, kabupaten Pasuruan, dan kota Surabaya. Ada juga daerah yang unggul dalam sektor pertanian namun minim akan industri seperti kabupaten Banyuwangi, dan kabupaten Blitar. Faktor infrasrtuktur, potensi SDA dan SDM merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan wilayah. Dengan adanya SDA dan adanya SDM yang mampu untuk mengolah sumber daya memberikan nilai tambah yang besar tersendiri pada produk hasil wilayah yaitu dibutuhkan infrastruktur yang memadai untuk bisa mendapatkan SDM yang berkualitas dan menunjang dalam pengelolaan SDA kedepannya. Infrasrtuktur yang dimaksud adalah infrastruktur dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Apabila siklus ini sudah tercipta dan terkelola dengan baik dalam suatu wilayah, maka investasi akan menuju wilayah ini dengan sendirinya. Pada intinya, investasi ini akan mencari daerah yang memiliki sumber daya yang memiliki daya guna.

Penyebab tingginya angka kemiskian dan ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Jawa Timur disebabkan oleh : (1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia, dibuktikan dengan rendahnya pendapatan yang mengakibatkan masyarakat yang tidak mampu mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. (2) Pengelolaan sumber daya alam yanng kurang terorganisir secara efisien dan efektif, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. (3) Pertumbuhan penduduk yang cepat namun tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat pula. (4) Pergeseran sektor agraris menuju ke sektor industriliasi, yang menyebabkan lahan pertanian semakin sedikit dan pembangunan industri semakin meningkat. Sedangkan masyarakatnya masih banyak yang berprofesi sebagai petani. Sehingga penyerapan tenaga kerja semakin sedikit. (5) Kepemilikan aset-aset produksi yang memberi kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di Jawa Timur seperti tanah, bangunan, dan modal usaha sehingga tidak dimiliki oleh warga Jawa Timur. (6) Infrastruktur daerah yang belum memadai dan mendukung proses kegiatan perekonomian masyarakat, seperti akses jalan yang jelek sehingga masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas perekonomian dengan lancar.

Penanggulan kemiskinan adalah kewajiban dari pemerintah seperti yang sudah dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 pada pasal 1 bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Dalam pepres nomor 15 tahun 2010 dijelaskan lebih lanjut tentang strategi yang dijadikan acuan dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan di seluruh provinsi termasuk Jawa Timur. Susunan strategi penanggulangan kemiskinan dibagi kedalam empat tahap, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan makro, dan yang terakhir adalah dengan membentuk sinergi kebijakan dari program penanggulangan kemiskinan.

Sebagai pemuda penerus bangsa, masa depan negara ini ada ditangan kita. Kita sebagai generasi muda harus mengoptimalkan kemampuan dan kepandaian serta kreatifitas yang kita miliki untuk membangun bangsa ini baik di sektor perekonomian, sosial, budaya, dan politik. Diharapkan di masa yang akan datang nanti lebih banyak wirausahawan yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Sehingga, perekonomian rakyat Indonesia tidak hanya terpaku pada investasi pihak asing dan ketergantungan pada sektor perindustrian. Memang di negara maju pada umumnya kebanyakan sistem perekonomiannya memusatkan pada bidang industri, namun akan lebih baik bila Indonesia bisa menjadi negara maju dengan memberdayakan sektor ekonomi kreatif nya.